Home Nasional Opini dan Kritik Bagaimana Cara Mencari Calon Kepala Daerah yang Bersih ? Ini Jawabannya

Bagaimana Cara Mencari Calon Kepala Daerah yang Bersih ? Ini Jawabannya

224
0
SHARE

Dalam beberapa minggu terakhir, Indonesia kerap dikejutkan dengan adanya sejumlah kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Menanggapi fenomena tersebut, Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang menilai, dibutuhkan sistem seleksi yang baik untuk dapat kepala daerah yang bersih.

“Praktik politik ekonomi biaya tinggi justru dimulai dari partai politik, sehingga mencari kepala daerah yang bersih harus dimulai dari sistem yang bersih,” kata Ahmad, Senin (19/3/2018).
Ia menyebutkan, maraknya kasus operasi tangkap tangan yang menimpa kepala daerah memberi indikasi bahwa Indonesia gagal membangun ‘good gavernance’.

Karena itu, ia mengharapkan kepala daerah yang bersih harus dimulai dari sistem seleksi atau rekrutmen yang bersih dari partai politik.
“Maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi apalagi menjelang pilkada, kuat dugaan karena sebagai calon tentu membutuhkan finansial untuk kepentingan biaya pilkada. Di sini, terbuka ruang terjadinya transaksi antara kepala daerah yang sedang menjabat dengan pihak ketiga, seperti yang terjadi dalam beberapa kasus,” ujarnya menjelaskan.

Ia menuturkan, fenomena transaksi antara kepala daerah dan pihak ketiga ini bukan hal baru, namun sudah terjadi sejak diberlakukan pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun 2005.
Lalu, mengenai operasi tangkap tangan, ia mengaku, kondisi itu menarik karena terjadi pada saat situasi politik pilkada sedang bergulir dan banyak kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan.
“Kenyataan ini menurut saya bukan suatu kebetulan namun sudah menjadi target Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” katanya.

Artinya, KPK telah memiliki petunjuk awal terhadap oknum kepala daerah sehingga ketika terkena operasi tangkap tangan bersamaan dengan momentum pilkada adalah suatu kebetulan bukan peristiwa rekayasa.
Mantan Pembantu Rektor I UMK itu menekankan bahwa antara politik dan hukum adalah dua hal yang berbeda.

Proses politik tidak menggugurkan proses hukum namun proses hukum dapat menggugurkan proses politik manakala telah memiliki kekuatan hukum tetap.
“Dalam hubungan dengan itu, maka tidak perlu ada regulasi yang mengatur tentang calon kepala daerah yang terjerat kasus hukum,” kata Ahmad menambahkan.

Sumber : Asn.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here