SHARE

Jika di saat awal pendaftaran Bambang Widjajanto (BW) mengatakan bahwa “Pemilu kali ini adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah”. Tak berselang lama BW dan barisan Tim hukum 02 mendapat balasan pendapat yang mengatakan sebaliknya, bahwa gugatan tim hukum 02 dikatakan sebagai sebagai gugatan terburuk sepanjang sejarah.

“Ini permohonan terburuk dalam sejarah perselisihan hasil Pemilu Pilpres yang pernah dimajukan ke MK,” kata ahli hukum tata negara Dr Bayu Dwi Anggono.

“Mungkin itu juga alasan mereka melakukan perbaikan gugatan walau hal itu tidak ada dalam hukum acara di MK”

Apa sebab ahli tata negara itu merasa perlu berpendapat atas permohonan 02 melalui BW dkk. Kalau terkait 7 point tuntutan yang ramai dibicarakan. Tentu kali ini saya tidak akan mengulas itu, selain sudah dibahas banyak pakar dan para penulis, 7 point permohonan mereka ke MK itu bagi saya cuma tuntutan antara saja. Hehehe.

Menurut saya yang menjadi sebab DR. Bayu Dwi Anggono angkat bicara karena dalam gugatan 02 termaktub kutipan yang mengatakan bahwa “Jokowi Neo-Orde Baru” dan lain sebagainya. Memang terkesan lucu kalau kita cermati, tapi mau bagaimana lagi. Itulah menurut mereka. Pendapat mengenai “Permohonan perselisihan hasil pemilu Pilpres terburuk sepanjang sejarah” memang secara kasat mata dari draft awal permohonan yang diajukan terkesan rancu dan sedikit membingungkan. Banyak analis hukum yang terperangah dengan permohonan tersebut. Awalnya semua pihak meyakini tak mungkin ada perbaikan, namun ternyata dugaan meleset, walau tidak diatur tentang perbaikan dalam peraturan MK, nyatanya perbaikanlah yang dibacakan di muka sidang. Dari awal saya berharap kubu 01 juga jangan mengangap enteng terkait gugatan awal yang konon kata para pakar lucu. Sebab saat itu saya berpikiran “Bisa saja itu strategi mereka membangun opini”

Cukup beralasan saya berangapan demikian. Lihat saja di awal pendaftaran BW sibuk membangun narasi seolah MK adalah sebuah institusi antek pemerintah, bukannya berusaha memenuhi syarat minimal yang harus ada dalam permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres ke MK beliau malah beropini dengan mengatakan “MK jangan jadi Kalkulator, MK jangan jadi bagian rezim korup” Seharusnya sebagai praktisi hukum dan mantan pimpinan KPK beliau sadar ucapannya itu jauh dari kaidah hukum. Lah bagaimana mungkin MK bagian rezim korup, toch lembaga peradilan bukanlah dibawah eksekutif. Mungkin beliau ini dulu, waktu jadi pimpinan KPK bisa disetir-setir oknum, makanya ‘nyerocos’ sedemikian. Bak pepatah bilang “Menepuk air di dulang terpercik muka sendiri”

Mengapa saya sempat berfikir kubu 01 mesti hati-hati dan ini mungkin bagian dari strategi?

Sebab menurut saya sedari awal kubu 02 ini sudah menggaungkan propaganda. Misalnya pada masa kampanye sampai dengan sebelum hari pencoblosan mereka membangun narasi “Cuma kecurangan yang bisa mengalahkan Prabowo-Sandi” Jadi wajar kalau setelah hari pencoblosan sebagian pendukung 02 beranggapan pemilu kali ini adalah pemilu paling curang sepanjang berdirinya republik, dan pendukung mereka kompak berteriak di media sosial bahwa “22 Mei siap perang sampai tetes darah penghabisan jika KPU mengumumkan hasil pemilu tak sesuai harapan mereka”
Tentu masih segar di ingatan kita, bagaimana Fadli Zon dengan gagah di hadapan media mengatakan “Kami tidak akan mengajukan gugatan ke MK karena itu akan sia-sia” menurut saya pernyataan itu jugalah yang sedikit banyak membuat 21-22 Mei jadi berdarah-darah. Masihkah kita percaya jika ini bukan suatu propaganda? Semoga saja pendapat saya ini salah.

Terkait BW, yang saya ingat dari beliau selain pernah jadi tersangka saksi palsu, yang paling melekat di ingatan saya adalah ketika di mana beliau seolah terlihat rebutan Mic dengan ketua KPK waktu itu (Abraham Samad) saat pengumuman Budi Gunawan sebagai tersangka. Kesan saya waktu beliau di KPK, beliau adalah orang yang ingin selalu tampil di depan ketika merelease sebuah kasus.

Jika kita melihat saksi yang dihadirkan tim hukum 02 dalam sidang yang berlangsung sampai dengan hari ini, saya melihat tidak begitu jauh berbeda dengan sidang tahun 2014 lalu, dimana keterangan saksi terkadang bisa membuat kita melupakan betapa kerasnya hidup ini dan indahnya tertawa lepas. Saya melihat apa yang didalilkan terkadang sulit kita menemukan korelasi dari keterangan saksi-saksi yang mereka dihadirkan. Sekali lagi semoga ini hanya perasaan saya saja.

Kalau di bilang awam soal beracara di pengadilan dan saya terkesan premature dalam bersikap atas jalannya persidangan di MK, tentu tidak demikian. izinkan saya sedikit menjelaskan. Meskipun tak sering beracara di pengadilan, beberapa bulan lalu saya berperkara di PTUN Jakarta melawan pemerintah, yang dalam persidangan juga menghadirkan saksi fakta dan saksi ahli sebagaimana sidang di MK. Salah satu saksi fakta yang saya hadirkan ketika itu adalah Gubernur Jambi 2010-2015 “Bukan kaleng-kaleng” tentunya.

Dari pengalaman di atas, saya hanya ingin menggambarkan bahwa saksi itu haruslah memahami, dia harus bagaimana dan menerangkan apa, serta keterangan saksi harus pula berkaitan dengan apa yang kita dalilkan. Dalam istilah hukum “Siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan”

Sebagai penutup, semoga kita sebagai bangsa tidak terpecah bela karena propaganda yang dibangun hanya untuk kepentingan segelintir kelompok. Mari kita sudahi segalah kekecewaan ini, jika pemilu lalu jauh dari sempurna, barangkali yang perlu di soroti itu bukan hanya terkait Pilpres tetapi lebih kepada Pileg, sebab saya juga caleg, tahu benar perang sesungguhnya itu di Pileg khususnya DPRD, karena di sana harga kepala manusia terkadang lebih murah dari sekarung beras.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here